Gelar Diskusi, BEM Fakultas Hukum UNAIR Kupas Dampak Revisi UU KPK

SURABAYA – Persoalan korupsi masih menjadi polemik di Indonesia. Belum lagi peraturan perundang-undangan yang masih bermasalah. Karenanya, BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga menggelar forum diskusi React Legal Bootcamp, yang khusus membahas dampak revisi Undang-Undang KPK.

Gelaran pada Rabu (20/7/2022), menghadirkan Kurnia Ramadhan SH, anggota divisi hukum ICW, sebagai narasumber. Kurnia mengatakan bahwa sebenarnya program antikorupsi merupakan poin keempat Nawacita yang dulu diusung Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya.

Baca juga: Komitmen dengan PBB, UNAIR Siap Cegah dan Tangani Kasus Kekerasan Seksual

“Ini menjadikan harapan dari masyarakat begitu besar dititipkan pada pundak Pak Jokowi kala itu, ” ujar Kurnia.

Sayangnya, poin dalam nawacita tersebut berhenti sebagai janji politik semata. Kurnia menambahkan, antikorupsi menjadi tidak lebih dari sekadar jargon politik yang dimanfaatkan oleh pejabat untuk meraup suara demi menduduki posisi tertentu.

Baca juga: Begini Keuntungan Indonesia dalam Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura

“Delapan tahun Pak Jokowi sudah memimpin, dalam isu pemberantasan korupsi yang ada bukan maju tapi malah mundur, ” imbuhnya. 

Ia berpendapat bahwa revisi UU KPK yang ada malah memperlemah KPK dan memperlambat kinerja mereka. Runtuhnya independensi KPK dan mismanagement fungsi pengawasan turut serta memperlambat proses penindakan kasus korupsi.

Baca juga: KAI Daop 7 Madiun Berikan Pengembalian Bea dan Service Recovery Akibat KA Dhoho Ditemper Bus Harapan Jaya

Hal ini dibuktikan dengan menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia dari tahun 2019 ke 2020. Selain itu, menurunnya jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dari tahun ke tahun juga membuktikan hal ini.  Dari tiga puluh OTT pada 2018, menurun menjadi 21 pada 2019, dan turun menjadi tujuh dan lima OTT pada 2020 dan 2021.

Kurnia juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yang dimiliki Indonesia hendaknya direvisi. Hal ini karena UU TIPIKOR Indonesia masih mengacu pada UU nomor 20 tahun 2001.

Baca juga: Partisipasi Masyarakat Jadi Hal Utama dalam Legalitas Pertambangan di Desa Wadas

“Praktis sudah 21 tahun UU TIPIKOR kita tidak pernah direvisi. Yang dibutuhkan saat ini bukan revisi undang-undang KPK. Tapi revisilah undang-undang TIPIKOR, ” terang peneliti Indonesia Corruption Watch ini.

Selain itu, terdapat hambatan kultural dalam lingkungan pejabat Indonesia. Seorang pejabat pemerintahan memiliki kecenderungan untuk “melindungi” koleganya yang melakukan korupsi. Aparat penegak hukum seperti jaksa dan penyidik KPK juga dipenuhi oleh oknum-oknum yang justru melakukan perbuatan korupsi itu sendiri.

Baca juga: Satu Abad PSHT Terima Kado Spesial Dari Pemerintah RI

“Itulah realita penegakan hukum hari ini. Maka dari itu PR kita masih sangat panjang. Kritik itu sangat dibutuhkan hari ini. Kritik adalah hak kita semua, termasuk aspek pemberantasan korupsi. Tentu kita tidak bisa diam KPK terus dipreteli, ” pungkas Kurnia.

Penulis: Ghulam Phasa P.

Editor: Nuri Hermawan